Rapat Koordinasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun 2024

KresnoNews – Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial sebagai salah satu pilar pembangunan nasional, Kabupaten Pringsewu menggelar Rapat Koordinasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Puskessos-SLRT. 

Acara ini dibuka oleh Pj.Bupati Pringsewu, Adi Erlansyah, pada Kamis, 11 Januari 2024, di Aula Utama Pemkab Pringsewu.

Adi Erlansyah menekankan pentingnya penanggulangan kemiskinan sebagai bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah. 

Ia menyebutkan berbagai program yang telah dilaksanakan di Pringsewu, meliputi Program Keluarga Harapan, Program Sembako, PBI JK (KIS), dan lain-lain, yang dirancang untuk mendukung kelompok masyarakat yang terdaftar dalam DTKS.

Menurut Adi Erlansyah, saat ini terdapat 73.365 keluarga atau 214.745 jiwa di Kabupaten Pringsewu yang tergolong sebagai Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial. 

“Dari jumlah tersebut, sebanyak 38.833 keluarga telah menerima bantuan reguler melalui program PKH dan sembako,” jelas dia.

Rakor DTKS dan Puskessos-SLRT ini dihadiri oleh tokoh penting, termasuk anggota DPD RI KH. Abdul Hakim, Asisten Pemerintahan dan Kesra Ihsan Hendrawan, dan Kadis Sosial Debi Hardian. 

Acara ini juga melibatkan kepala perangkat daerah, camat, dan ratusan peserta dari berbagai pekon dan kelurahan se-Kabupaten Pringsewu, menandakan komitmen kuat lintas sektoral dalam mewujudkan visi kesejahteraan sosial di daerah tersebut.

Kegiatan ini tidak hanya menjadi forum strategis bagi pemangku kebijakan dan praktisi sosial, tapi juga sebagai langkah konkret dalam memastikan efektivitas distribusi bantuan sosial, serta mengidentifikasi kebutuhan warga yang paling rentan untuk intervensi lebih lanjut.

Dalam program kesejahteraan sosial. Dengan koordinasi yang lebih terpadu dan data yang akurat, diharapkan setiap program yang dijalankan dapat tepat sasaran dan efektif dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Pringsewu.

Selain itu, rapat ini juga bertujuan untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah kabupaten dengan lembaga pemerintah pusat dan daerah, serta pihak-pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program kesejahteraan sosial. 

Hal ini sejalan dengan prinsip kerjasama lintas sektoral yang ditekankan oleh Adi Erlansyah dalam sambutannya.(*/Her)